Bantah Tudingan, Kejari Bekasi: Sesuai Prosedur KUHAP dan Disaksikan Warga

- Redaksi

Senin, 6 Juli 2026 - 20:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dari Bekasi News, Kota Bekasi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi akhirnya angkat bicara terkait berbagai tudingan yang berkembang pasca penggeledahan sebuah rumah di kawasan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, yang dikaitkan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pasar Bantargebang.

Melalui siaran pers resmi yang diterbitkan Senin (6/7/2026), Kejari Kota Bekasi menegaskan bahwa seluruh rangkaian penggeledahan telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai respons atas konferensi pers yang sebelumnya digelar oleh Sri Murni bersama kuasa hukumnya Bambang Sunaryo, yang menyoroti tindakan penyidik saat melakukan penggeledahan pada 29 Juni 2026.

Menurut Kejari, objek penggeledahan merupakan rumah yang ditempati Juhasan, sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan bukan kediaman pribadi Sri Murni sebagaimana berkembang dalam pemberitaan.

Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRIN-4/M.2.17/Fd.2/06/2026 tanggal 25 Juni 2026, yang merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pungutan Liar (Pungli) Pengelola Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pasar Bantargebang Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan oknum pejabat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

Baca Juga :  Nofel Saleh Hilabi Resmi Kembalikan Formulir Pendaftaran Walikota Bekasi Di Partai Gerindra

Kejari juga menjelaskan, sebelum penggeledahan dilakukan, penyidik terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah kepada keluarga yang berada di lokasi melalui sambungan virtual, kemudian meminta kerja sama penghuni rumah agar proses hukum berjalan tertib.

Dalam pelaksanaannya, penggeledahan turut disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah Cimuning, unsur Kecamatan, personel Polsek Bantargebang, serta aparat lingkungan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHAP.

Selain itu, Kejari menyatakan telah memperoleh persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi setelah pelaksanaan penggeledahan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 114 KUHAP, yang mengatur penggeledahan dalam keadaan mendesak.

 

Bantah Dugaan Pelecehan Verbal

Menanggapi tudingan adanya pelecehan verbal terhadap Sri Murni saat proses penggeledahan, Kejari Kota Bekasi membantah keras tuduhan tersebut.

Menurut Kejari, seluruh pertanyaan yang diajukan penyidik semata-mata bertujuan menggali informasi yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan, termasuk mengidentifikasi penghuni rumah, kepemilikan barang, serta kemungkinan adanya barang bukti yang relevan.

Baca Juga :  AFK Kota Bekasi Cetak Juara Nasional, Bang Heri: Tidak Ada Yang Mustahil!

“Kegiatan penyidikan dilakukan secara profesional, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menghormati setiap pihak yang berada di lokasi penggeledahan. Tidak ada tindakan yang bertujuan melecehkan ataupun keluar dari kewenangan penyidik,” demikian penegasan Kejari dalam siaran persnya.

 

Fokus Penyidikan Dugaan Korupsi

Kejari juga menegaskan bahwa substansi perkara yang sedang ditangani bukan persoalan lain yang berkembang di ruang publik, melainkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan MCK Pasar Bantargebang Tahun 2025.

Karena itu, Kejari meminta masyarakat tidak mengaburkan fokus perkara dengan isu-isu yang tidak berkaitan langsung dengan pokok penyidikan.

“Yang sedang kami tangani adalah dugaan tindak pidana korupsi. Seluruh langkah penyidik dilakukan untuk kepentingan pembuktian perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kejari.

Melalui klarifikasi tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penyidikan secara profesional, akuntabel, transparan, dan tetap menghormati hak-hak setiap warga negara sesuai koridor hukum yang berlaku.

(Red)

Berita Terkait

Kesepakatan Tak Berujung Kepastian, Ahli Waris Kembali Tutup SPBU Setiamekar
BSSLT Bekasi Raya Perkuat Soliditas dan Persaudaraan, Dalihan Na Tolu Jadi Fondasi Persatuan Organisasi
Dialog di Tengah Sorotan: Sardi Efendi Membuka Ruang, Publik Menguji Penjelasan
Business Matching Day Tiga Kota, HIPMI Bekasi Buka Jalan Kolaborasi Bisnis
Sengketa Lahan 4.385 M² Memanas, SPBU di Tambun Bekasi Ditutup
BPC HIPMI Kota Bekasi Perkuat Kesiapan Pengusaha Muda, Bidik Peluang Proyek Konstruksi
Lebih dari 100 Pengusaha Muda Bertemu dalam Orientasi HIPMI Kota Bekasi, Dorong Kolaborasi Nyata
CKG Sekolah Puskesmas Pondokgede: Deteksi Dini, Lindungi Anak Sejak Dini
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:19 WIB

Kesepakatan Tak Berujung Kepastian, Ahli Waris Kembali Tutup SPBU Setiamekar

Minggu, 8 November 2026 - 18:59 WIB

BSSLT Bekasi Raya Perkuat Soliditas dan Persaudaraan, Dalihan Na Tolu Jadi Fondasi Persatuan Organisasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:29 WIB

Dialog di Tengah Sorotan: Sardi Efendi Membuka Ruang, Publik Menguji Penjelasan

Minggu, 18 Oktober 2026 - 17:50 WIB

Business Matching Day Tiga Kota, HIPMI Bekasi Buka Jalan Kolaborasi Bisnis

Kamis, 15 Oktober 2026 - 14:35 WIB

Sengketa Lahan 4.385 M² Memanas, SPBU di Tambun Bekasi Ditutup

Sabtu, 12 September 2026 - 14:28 WIB

Lebih dari 100 Pengusaha Muda Bertemu dalam Orientasi HIPMI Kota Bekasi, Dorong Kolaborasi Nyata

Selasa, 8 September 2026 - 08:32 WIB

CKG Sekolah Puskesmas Pondokgede: Deteksi Dini, Lindungi Anak Sejak Dini

Senin, 7 September 2026 - 12:14 WIB

Pengurus JAPNAS Bekasi Dilantik, HIPMI Dorong Kolaborasi Pengusaha

Berita Terbaru