LINAP Soroti Pemkot Bekasi, Baskoro: Wibawa Hukum Dipertaruhkan Jika Putusan Inkrah Tak Dijalankan!

- Redaksi

Selasa, 11 November 2025 - 20:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Jakarta – Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait pengembalian tanah seluas 4.500 meter persegi di kawasan Jatirahayu, Pondok Melati, yang selama ini menjadi objek sengketa antara ahli waris Hamid Bin Adah dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Desakan itu disampaikan secara resmi melalui Surat Himbauan Nomor DPP LINAP/PERMI/185/XI/2025 tertanggal 6 November 2025 yang ditujukan kepada Wali Kota Bekasi dan ditembuskan ke sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah, serta unsur pimpinan DPRD Kota Bekasi.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum LINAP, Januady “Baskoro” Simangunsong dan Sekretaris Jenderal Aji Rusmansyah, lembaga tersebut menilai bahwa Pemkot Bekasi harus tunduk dan patuh terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 315 PK/Pdt/2025 jo. Putusan Kasasi No. 3103.W2023 jo. Putusan Banding No. 101/Pdt/2023/PT BDG yang memerintahkan pengembalian tanah sengketa kepada pihak penggugat.

 

Isi Putusan: Pemerintah Kota Bekasi Wajib Kembalikan Lahan

Berdasarkan salinan putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi sebagai tergugat harus mengembalikan objek tanah seluas 4.500 m² di Jalan Raya Hankam RT 001/RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati.

Selain itu, Pemkot Bekasi juga dihukum membayar denda dwangsom sebesar Rp5 juta per hari jika terlambat menyerahkan tanah tersebut, serta membayar 10% dari nilai kerugian materiil dan immateriil kepada pihak penggugat.

Baca Juga :  Misbahudin Tegaskan DPRD Kota Bekasi Siap Tindaklanjuti Aduan Eks Karyawan Mitra Patriot

“Putusan ini sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap. Tidak ada alasan bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk menunda-nunda pelaksanaannya,”

tegas Januady Baskoro Simangunsong, Ketua Umum LINAP, saat dihubungi redaksi, Selasa (11/11).

Baskoro menambahkan, kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Bekasi. Ia menilai, keengganan melaksanakan putusan pengadilan justru berpotensi merusak citra hukum dan pemerintahan yang bersih.

 

“Negara Hukum Menuntut Kepatuhan, Bukan Alasan”

LINAP dalam suratnya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi harus segera memberikan solusi penyelesaian dan menyampaikan laporan rinci terkait tata kelola perencanaan, administrasi, dan keuangan dalam pelaksanaan keputusan tersebut.

“Kami menilai persoalan ini bukan hanya soal lahan, tapi soal wibawa hukum dan moralitas penyelenggara negara. Pemerintah daerah harus memberi contoh patuh pada hukum, bukan malah menunggu tekanan publik,” ujar Baskoro dengan nada tegas.

Ia juga menyoroti bahwa sengketa lahan ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan aset daerah dan perlunya reformasi tata kelola aset publik agar kasus serupa tidak berulang.

 

Dasar Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah

Dalam surat yang dikirimkan LINAP, disebutkan pula sejumlah dasar hukum yang menjadi rujukan lembaga tersebut, antara lain:

  • UUD 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia,
  • UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN,
  • UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
  • UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan
  • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Baca Juga :  Adakan Masa Pengenalan Organisasi, Ketua PWI Bekasi Raya: Mempersiapkan Para Calon Anggota PWI

“Kami tidak hanya menyoroti dari aspek hukum, tapi juga etika publik. Setiap pejabat wajib menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab moral kepada masyarakat,”

tambah Baskoro, menegaskan posisi LINAP sebagai lembaga kontrol sosial yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

 

Transparansi adalah Kunci

Dalam penutup himbauannya, LINAP meminta agar Wali Kota Bekasi segera memberikan penjelasan resmi kepada publik, baik terkait tindak lanjut eksekusi putusan maupun status aset yang disengketakan.

“Kami tidak mencari sensasi, kami mencari kepastian hukum. Keterbukaan dan akuntabilitas adalah cara terbaik menjaga kehormatan pemerintah daerah,” tegas Baskoro.

LINAP juga menyerukan agar seluruh elemen pemerintahan — eksekutif, legislatif, maupun yudikatif — berkomitmen memperkuat nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum, bukan sekadar retorika.

 

Hukum Harus Memulihkan, Bukan Melukai

Baskoro menutup dengan pesan reflektif:

“Keadilan itu bukan sekadar keputusan di atas kertas, tapi tindakan nyata di lapangan. Hukum harus memulihkan, bukan melukai. Dan pemerintah yang menegakkan hukum dengan tulus akan selalu dihormati rakyatnya.”

Dengan demikian, LINAP menegaskan akan terus memantau dan mengawal pelaksanaan putusan tersebut agar prinsip keadilan tidak berhenti di ruang sidang, melainkan hidup dalam tindakan nyata pemerintah.(DM)

Berita Terkait

Kesepakatan Tak Berujung Kepastian, Ahli Waris Kembali Tutup SPBU Setiamekar
BSSLT Bekasi Raya Perkuat Soliditas dan Persaudaraan, Dalihan Na Tolu Jadi Fondasi Persatuan Organisasi
Dialog di Tengah Sorotan: Sardi Efendi Membuka Ruang, Publik Menguji Penjelasan
Business Matching Day Tiga Kota, HIPMI Bekasi Buka Jalan Kolaborasi Bisnis
Sengketa Lahan 4.385 M² Memanas, SPBU di Tambun Bekasi Ditutup
BPC HIPMI Kota Bekasi Perkuat Kesiapan Pengusaha Muda, Bidik Peluang Proyek Konstruksi
Lebih dari 100 Pengusaha Muda Bertemu dalam Orientasi HIPMI Kota Bekasi, Dorong Kolaborasi Nyata
CKG Sekolah Puskesmas Pondokgede: Deteksi Dini, Lindungi Anak Sejak Dini
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:19 WIB

Kesepakatan Tak Berujung Kepastian, Ahli Waris Kembali Tutup SPBU Setiamekar

Minggu, 8 November 2026 - 18:59 WIB

BSSLT Bekasi Raya Perkuat Soliditas dan Persaudaraan, Dalihan Na Tolu Jadi Fondasi Persatuan Organisasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:29 WIB

Dialog di Tengah Sorotan: Sardi Efendi Membuka Ruang, Publik Menguji Penjelasan

Minggu, 18 Oktober 2026 - 17:50 WIB

Business Matching Day Tiga Kota, HIPMI Bekasi Buka Jalan Kolaborasi Bisnis

Kamis, 15 Oktober 2026 - 14:35 WIB

Sengketa Lahan 4.385 M² Memanas, SPBU di Tambun Bekasi Ditutup

Sabtu, 12 September 2026 - 14:28 WIB

Lebih dari 100 Pengusaha Muda Bertemu dalam Orientasi HIPMI Kota Bekasi, Dorong Kolaborasi Nyata

Selasa, 8 September 2026 - 08:32 WIB

CKG Sekolah Puskesmas Pondokgede: Deteksi Dini, Lindungi Anak Sejak Dini

Senin, 7 September 2026 - 12:14 WIB

Pengurus JAPNAS Bekasi Dilantik, HIPMI Dorong Kolaborasi Pengusaha

Berita Terbaru