Hakim Mulai Uji SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota, Pemohon Tuntut Kepastian Hukum

- Redaksi

Senin, 6 Juli 2026 - 17:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dari Bekasi News, Kota Bekasi – Sidang kedua praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2026/PN Bks kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi, Senin (6/7/2026), dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dan jawaban dari pihak termohon. Persidangan ini menjadi bagian dari upaya hukum yang ditempuh Lambok Nababan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyelidikan (SP2 Lid) yang diterbitkan Penyidik Unit II Harda Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota.

Sidang dipimpin Hakim Tunggal Fahzal Hendri, S.H., M.H., didampingi Panitera Pengganti Yuniar Praptiwi, S.H. Setelah pada sidang perdana termohon tidak hadir, kali ini kuasa hukum Polres Metro Bekasi Kota hadir dan membacakan jawaban atas permohonan yang diajukan pemohon.

Dalam pokok perkara, Lambok Nababan melaporkan dugaan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan dokumen sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/90/I/2024 tanggal 10 Januari 2024, dengan sangkaan Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP juncto Pasal 391 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

Didampingi tim kuasa hukum dari Kantor Pengacara Bilher Situmorang & Partner, yakni Bilher Situmorang, S.H., Hj. Nanih S. Rochmani, S.H., M.H., Yosephvan Aldika Situmorang, S.H., dan Riduan Situmorang, S.H., pemohon menilai penghentian penyelidikan melalui SP2 Lid dilakukan secara prematur serta diduga tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Baca Juga :  Temi Hermanto Pimpin Dua Saudara Group Tebar Kepedulian Ramadhan di Bekasi

“Kami menilai penghentian penyelidikan dilakukan sebelum seluruh fakta hukum digali secara maksimal. Proses penanganan laporan ini menurut kami belum mencerminkan prinsip profesional, akuntabel, dan transparan sebagaimana yang diamanatkan KUHAP,” tegas Bilher Situmorang di hadapan majelis hakim.

Soroti Petunjuk Wassidik Polda Metro Jaya
Dalam permohonannya, pemohon juga mengungkap bahwa sebelumnya telah mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada Bagian Pengawasan Penyidik (Wassidik) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Gelar perkara tersebut dilaksanakan pada 19 Februari 2026 dan menghasilkan surat Nomor B/IV/Res.7.5/2026/Ditreskrimum tanggal 24 April 2026, yang pada pokoknya memerintahkan agar Laporan Polisi Nomor LP/B/90/I/2024 dibuka kembali serta penanganannya dilanjutkan secara profesional, akuntabel, dan transparan.

Namun, menurut pemohon, hingga permohonan praperadilan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bekasi pada Juni 2026, petunjuk tersebut belum dijalankan.

Baca Juga :  Simbiosis Mutual Mega dan Anies

“Karena petunjuk dari Wassidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya belum ditindaklanjuti, kami menempuh mekanisme praperadilan agar pengadilan menguji keabsahan penghentian penyelidikan tersebut,” ujar Bilher.

Sementara itu, Lambok Nababan menegaskan bahwa upaya hukum yang ditempuh bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, melainkan demi memperoleh kepastian hukum atas laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

“Setiap warga negara berhak memperoleh kepastian hukum. Ketika terdapat keberatan terhadap proses penyelidikan, KUHAP memberikan ruang untuk mengujinya melalui mekanisme praperadilan,” ujarnya.

Melalui permohonan tersebut, pemohon meminta hakim menyatakan Surat Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) yang diterbitkan Polres Metro Bekasi Kota tidak sah serta memerintahkan agar proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila permohonan dikabulkan.

Majelis hakim kemudian menjadwalkan persidangan berikutnya dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan alat bukti serta saksi dari para pihak. Persidangan lanjutan itu diperkirakan menjadi tahapan penting yang akan menentukan apakah penghentian penyelidikan telah dilakukan sesuai prosedur hukum atau masih terdapat aspek yang perlu diuji lebih lanjut melalui mekanisme praperadilan.

(Red)

Berita Terkait

BSSLT Bekasi Raya Perkuat Soliditas dan Persaudaraan, Dalihan Na Tolu Jadi Fondasi Persatuan Organisasi
Dialog di Tengah Sorotan: Sardi Efendi Membuka Ruang, Publik Menguji Penjelasan
Business Matching Day Tiga Kota, HIPMI Bekasi Buka Jalan Kolaborasi Bisnis
Sengketa Lahan 4.385 M² Memanas, SPBU di Tambun Bekasi Ditutup
BPC HIPMI Kota Bekasi Perkuat Kesiapan Pengusaha Muda, Bidik Peluang Proyek Konstruksi
Lebih dari 100 Pengusaha Muda Bertemu dalam Orientasi HIPMI Kota Bekasi, Dorong Kolaborasi Nyata
CKG Sekolah Puskesmas Pondokgede: Deteksi Dini, Lindungi Anak Sejak Dini
Pengurus JAPNAS Bekasi Dilantik, HIPMI Dorong Kolaborasi Pengusaha
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 18:59 WIB

BSSLT Bekasi Raya Perkuat Soliditas dan Persaudaraan, Dalihan Na Tolu Jadi Fondasi Persatuan Organisasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:29 WIB

Dialog di Tengah Sorotan: Sardi Efendi Membuka Ruang, Publik Menguji Penjelasan

Minggu, 18 Oktober 2026 - 17:50 WIB

Business Matching Day Tiga Kota, HIPMI Bekasi Buka Jalan Kolaborasi Bisnis

Kamis, 15 Oktober 2026 - 14:35 WIB

Sengketa Lahan 4.385 M² Memanas, SPBU di Tambun Bekasi Ditutup

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:35 WIB

BPC HIPMI Kota Bekasi Perkuat Kesiapan Pengusaha Muda, Bidik Peluang Proyek Konstruksi

Selasa, 8 September 2026 - 08:32 WIB

CKG Sekolah Puskesmas Pondokgede: Deteksi Dini, Lindungi Anak Sejak Dini

Senin, 7 September 2026 - 12:14 WIB

Pengurus JAPNAS Bekasi Dilantik, HIPMI Dorong Kolaborasi Pengusaha

Jumat, 4 September 2026 - 19:34 WIB

Dituding Menipu, Gandhi Balik Laporkan Dugaan Pemerasan

Berita Terbaru