Praperadilan SP3 Memasuki Babak Krusial, Pemohon Desak Penyidikan Dibuka Kembali

- Redaksi

Selasa, 7 Juli 2026 - 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dari Bekasi, Kota Bekasi – Persidangan praperadilan yang menguji keabsahan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Polres Metro Bekasi Kota memasuki fase krusial. Pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, Selasa (7/7/2026), kedua belah pihak menyerahkan alat bukti surat kepada majelis hakim sebagai dasar penilaian atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang disengketakan.

Sidang perkara Nomor 9/Pid.Pra/2026/PN Bks dipimpin oleh Hakim Tunggal Fahzal Hendri, S.H., M.H. dengan agenda pemeriksaan dan pembuktian dokumen dari pihak pemohon maupun termohon.

Dalam persidangan tersebut, pihak Termohon, yakni Polres Metro Bekasi Kota, menyerahkan seluruh dokumen yang menjadi dasar penerbitan SP3. Sementara itu, pihak Pemohon, Lambok Nababan, melalui tim kuasa hukumnya juga mengajukan sejumlah bukti yang dinilai menunjukkan adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam penghentian penyidikan.

Kuasa hukum pemohon, Bilher Situmorang, S.H., menyatakan pihaknya tetap optimistis majelis hakim akan memberikan putusan yang objektif berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

Baca Juga :  Kepemimpinan Baru DPD PDIP Jabar, Nuryadi Darmawan: “Kang Ono Hadirkan Arah Tegas untuk Rakyat!"

“Hari ini kedua belah pihak telah menyerahkan seluruh alat bukti surat. Kami berharap Yang Mulia Hakim dapat menilai secara objektif bahwa SP3 yang diterbitkan termohon tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Demi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi klien kami, kami berharap penyidikan dapat dibuka kembali,” ujar Bilher usai sidang.

Menurut Bilher, salah satu aspek yang menjadi perhatian pihaknya adalah dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penerbitan SP3, termasuk mekanisme pemberitahuan kepada pelapor yang menurut pemohon belum memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Ia menegaskan bahwa praperadilan merupakan instrumen hukum yang disediakan KUHAP untuk menguji tindakan penyidik apabila dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, Lambok Nababan mengaku masih menaruh harapan besar kepada pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum atas laporan yang telah diajukannya.

Baca Juga :  PWI Peduli Bekasi Raya Kembali Serahkan Bantuan

“Saya hanya ingin mendapatkan keadilan sebagai warga negara. Saya berharap Yang Mulia Hakim dapat memutus perkara ini secara objektif dan adil, sehingga laporan yang telah dihentikan dapat dibuka kembali untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,” ucap Lambok.

Sebagaimana diketahui, permohonan praperadilan ini diajukan untuk menguji keabsahan penghentian penyidikan yang diterbitkan Polres Metro Bekasi Kota. Pemohon mendalilkan bahwa penerbitan SP3 tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Persidangan akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak pemohon sebelum memasuki tahap penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan.
Sesuai ketentuan Pasal 82 KUHAP, perkara praperadilan harus diputus dalam waktu yang singkat. Putusan hakim nantinya akan menjadi penentu apakah penghentian penyidikan dinyatakan sah menurut hukum atau terdapat alasan hukum yang cukup untuk memerintahkan proses penyidikan dilanjutkan kembali.

(Red)

Berita Terkait

Kesepakatan Tak Berujung Kepastian, Ahli Waris Kembali Tutup SPBU Setiamekar
BSSLT Bekasi Raya Perkuat Soliditas dan Persaudaraan, Dalihan Na Tolu Jadi Fondasi Persatuan Organisasi
Dialog di Tengah Sorotan: Sardi Efendi Membuka Ruang, Publik Menguji Penjelasan
Business Matching Day Tiga Kota, HIPMI Bekasi Buka Jalan Kolaborasi Bisnis
Sengketa Lahan 4.385 M² Memanas, SPBU di Tambun Bekasi Ditutup
BPC HIPMI Kota Bekasi Perkuat Kesiapan Pengusaha Muda, Bidik Peluang Proyek Konstruksi
Lebih dari 100 Pengusaha Muda Bertemu dalam Orientasi HIPMI Kota Bekasi, Dorong Kolaborasi Nyata
CKG Sekolah Puskesmas Pondokgede: Deteksi Dini, Lindungi Anak Sejak Dini
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:19 WIB

Kesepakatan Tak Berujung Kepastian, Ahli Waris Kembali Tutup SPBU Setiamekar

Minggu, 8 November 2026 - 18:59 WIB

BSSLT Bekasi Raya Perkuat Soliditas dan Persaudaraan, Dalihan Na Tolu Jadi Fondasi Persatuan Organisasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:29 WIB

Dialog di Tengah Sorotan: Sardi Efendi Membuka Ruang, Publik Menguji Penjelasan

Minggu, 18 Oktober 2026 - 17:50 WIB

Business Matching Day Tiga Kota, HIPMI Bekasi Buka Jalan Kolaborasi Bisnis

Kamis, 15 Oktober 2026 - 14:35 WIB

Sengketa Lahan 4.385 M² Memanas, SPBU di Tambun Bekasi Ditutup

Sabtu, 12 September 2026 - 14:28 WIB

Lebih dari 100 Pengusaha Muda Bertemu dalam Orientasi HIPMI Kota Bekasi, Dorong Kolaborasi Nyata

Selasa, 8 September 2026 - 08:32 WIB

CKG Sekolah Puskesmas Pondokgede: Deteksi Dini, Lindungi Anak Sejak Dini

Senin, 7 September 2026 - 12:14 WIB

Pengurus JAPNAS Bekasi Dilantik, HIPMI Dorong Kolaborasi Pengusaha

Berita Terbaru