Dari Bekasi News, Kota Bekasi — Reses bukan sekadar agenda formal bagi DPRD Kota Bekasi. Di Daerah Pemilihan (Dapil) 4, reses menjelma menjadi ruang curhat kolektif warga, tempat persoalan sehari-hari dibuka apa adanya: banjir yang datang tiap musim hujan, saluran air tersumbat, jalan lingkungan yang menua, hingga fasilitas sosial yang belum merata.
Di bawah spanduk sederhana, tanpa sekat protokoler yang kaku, warga duduk berdampingan dengan wakil rakyat. Berlokasi di warung kopi Oyot jalan Buana Raya Bekasi, Suasana cair, tapi isi pembicaraan serius — menyangkut kualitas hidup di lingkungan mereka sendiri.
Reses dipimpin Hj. Ii Marlina, S.Pd, anggota dewan dari Fraksi PKS yang baru beberapa bulan menjalankan amanah. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa reses adalah kewajiban konstitusional, bukan kegiatan seremonial, Jum’at(13/02.2026).
“Kami datang bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk mencatat dan mengawal. Aspirasi ini akan dibawa dalam pembahasan anggaran. Prosesnya memang bertahap, tapi bukan berarti berhenti,” ujarnya.
Aspirasi yang Datang dari Realitas
Satu per satu warga menyampaikan uneg-unegnya. Ada yang bercerita tentang drainase perbatasan lingkungan yang tak kunjung terealisasi sehingga banjir terus berulang. Ada pula tokoh masyarakat yang mengaku warga sampai patungan demi menyambung saluran yang terputus.
Cerita-cerita itu bukan keluhan kosong. Ia lahir dari pengalaman harian: air meluap ke rumah, jalan rusak menghambat aktivitas, hingga sanitasi yang berdampak pada kesehatan warga.
Perwakilan masyarakat dari Pondok Melati, Jatisampurna, dan Jatiasih kompak menyuarakan persoalan serupa. Infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah utama di wilayah penyangga ibu kota ini.
Namun di balik itu, terlihat juga semangat gotong royong. Warga tak sekadar menuntut, tapi berinisiatif. Dari iuran swadaya hingga kerja bakti lingkungan, partisipasi tetap hidup.
Realitas Anggaran dan Ujian Kesabaran Hajjah
Ii Marlina tak menutup fakta bahwa penganggaran daerah memiliki mekanisme panjang. Usulan yang disampaikan hari ini, kata dia, sebagian besar baru bisa masuk realisasi 2027.
Di sinilah dinamika terjadi: antara harapan warga yang ingin cepat dan sistem birokrasi yang menuntut tahapan. Ia meminta masyarakat aktif mengawal usulan agar tidak hilang di meja administrasi.
Ia juga menyinggung evaluasi dana lingkungan, termasuk alokasi di tingkat RW, agar benar-benar berdampak nyata dan tidak berhenti di atas kertas.
Reses sebagai Jembatan Moral
Kehadiran tokoh masyarakat Heri Koswara M.A menambah bobot pertemuan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa reses adalah bentuk tanggung jawab moral anggota dewan.
“Di sinilah wakil rakyat mendengar langsung kebutuhan tiap RT dan RW. Reses adalah jembatan antara suara warga dan kebijakan,” ujarnya.
Pernyataan itu seolah menegaskan bahwa demokrasi lokal tak selalu lahir di gedung megah, melainkan di ruang sederhana tempat warga berani bicara.
Silaturahmi dan Harapan
Menjelang Ramadan, nuansa pertemuan menghangat. Doa, canda ringan, dan harapan bercampur. Reses tak hanya menjadi forum politik, tapi juga ajang silaturahmi sosial.
Pada akhirnya, reses hari itu menjadi potret kecil wajah demokrasi kota:
warga menyuarakan kebutuhan, wakil rakyat mendengar, dan di antara keduanya ada harapan yang menunggu dibuktikan.
Karena bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan pada banyaknya aspirasi dicatat — melainkan berapa yang benar-benar terwujud di lingkungan mereka.
Penutup: Antara Realitas Kewenangan dan Komitmen Hadir
Menutup pertemuan, tokoh masyarakat Bang Heri Koswara, mantan Calon Wali Kota Bekasi 2024 menyampaikan analogi yang mengundang senyum sekaligus refleksi. Ia mengibaratkan kapasitas anggota dewan seperti kendaraan dengan “cc kecil”, sementara eksekutif memiliki “cc besar” dalam menentukan laju program pembangunan.
Menurutnya, keterbatasan kewenangan legislatif membuat realisasi aspirasi harus berjalan bertahap dan menyesuaikan siklus anggaran daerah.
“Kalau diibaratkan kendaraan, anggota DPRD itu cc-nya kecil. Yang cc besar itu eksekutif. Jadi mohon dimaklumi kalau realisasi dicicil di 2025, 2026, sampai 2027. Bukan tidak diperjuangkan, tapi memang mekanismenya begitu,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran wakil rakyat dalam reses menjadi bukti bahwa komunikasi dengan warga tidak berhenti saat pemilu usai. Forum dialog, diskusi, dan serap aspirasi disebutnya sebagai bentuk nyata komitmen politik yang berkelanjutan.
Dalam suasana cair, ia sempat berseloroh soal jamuan sederhana yang tersaji, mengundang tawa peserta. Namun pesan utamanya tetap serius: aspirasi warga telah dicatat dan sebagian sudah masuk perencanaan tahun anggaran mendatang.
Menjelang Ramadan, Heri mengajak masyarakat menyiapkan diri menyambut bulan suci dengan semangat kebersamaan. Pertemuan singkat itu, katanya, diharapkan menjadi pengobat rindu setelah lama tak bersua sekaligus penguat silaturahmi antara warga dan wakilnya.
Dengan demikian, reses tak hanya menjadi ruang menyampaikan keluhan, tetapi juga momentum merawat harapan — bahwa suara warga tetap punya jalan menuju kebijakan.
(DM)
