Dari Bekasi News, Kota Bekasi — Setahun sudah duet kepemimpinan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe memegang kendali Kota Bekasi. Di tengah laporan capaian dan seremoni program, suara kritik datang dari dalam parlemen sendiri.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Alimudin, menegaskan bahwa penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum menunjukkan lompatan signifikan.
“UMKM itu tulang punggung ekonomi rakyat. Pemerintah Kota Bekasi harus memberi perhatian lebih, bukan sekadar program di atas kertas. Support harus konkret, terukur, dan berdampak langsung,” ujar Alimudin, Rabu (4/3/2026).
Di lorong-lorong pasar tradisional, di dapur-dapur produksi rumahan, di etalase kecil pinggir jalan, pelaku UMKM bertaruh harapan. Mereka bukan angka statistik, melainkan denyut ekonomi yang menjaga dapur tetap mengepul. Namun di tengah tekanan ekonomi global dan persaingan digital yang kian ketat, banyak yang masih berjalan tertatih.
Dewan Alimudin menilai, tantangan hari ini bukan hanya soal modal, tetapi juga soal akses. Akses ke pasar digital. Akses ke teknologi. Akses ke pelatihan yang benar-benar aplikatif.
“UMKM harus didorong masuk ke ekosistem digital. Jangan sampai pelaku usaha lokal kalah bersaing hanya karena tertinggal teknologi,” tegasnya.
Menurutnya, program pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar yang selama ini digulirkan pemerintah memang sudah ada. Namun efektivitasnya perlu dievaluasi secara serius. Tanpa penguatan anggaran dan perluasan jangkauan, program berisiko menjadi rutinitas tahunan tanpa dampak signifikan.
“Kami di DPRD akan terus mengawal kebijakan terkait UMKM. Anggaran harus diperbesar, jangkauan program diperluas, dan indikator keberhasilan diperjelas,” katanya.
Bagi Alimudin, UMKM bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan benteng sosial. Ketika UMKM kuat, lapangan kerja tercipta. Ketika lapangan kerja terbuka, daya beli meningkat. Dan ketika daya beli tumbuh, stabilitas kota ikut terjaga.
Setahun kepemimpinan adalah waktu yang cukup untuk membaca arah. Apakah UMKM hanya menjadi jargon dalam pidato pembangunan, atau benar-benar ditempatkan sebagai pilar utama ekonomi daerah?
Pertanyaan itu kini bergema di ruang-ruang kebijakan. Dan seperti diingatkan Alimudin, keberpihakan tak cukup dibuktikan dengan wacana—melainkan dengan angka anggaran dan hasil nyata di lapangan.
(Adv Setwan/DPRD Kota Bekasi)
