Dari Bekasi News, Kota Bekasi — Deru mesin angkot yang meraung di tengah kemacetan, kursi usang yang menua bersama waktu, dan jalur yang kerap tumpang tindih tanpa kepastian arah—itulah potret transportasi publik yang masih akrab di mata warga Kota Bekasi.
Di tengah dinamika itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, mendorong pembenahan menyeluruh sistem angkutan kota agar lebih modern dan terintegrasi, serupa konsep JakLingko.
“Kita sepakat sejak awal bahwa modernisasi angkutan umum di Kota Bekasi itu perlu. Pemerintah harus melakukan pembenahan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar politisi Partai Amanat Nasional tersebut, Sabtu (14/2/2026).
Menurut Evi, modernisasi bukan sekadar mengganti cat kendaraan atau mengganti nomor trayek. Lebih dari itu, perlu ada peremajaan armada, penataan ulang rute, integrasi pembayaran, hingga kepastian jam operasional. Transportasi publik, katanya, harus menjadi pilihan rasional warga—bukan pilihan terakhir karena keterpaksaan.
Di kota penyangga ibu kota yang mobilitasnya tinggi seperti Bekasi, sistem transportasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Tanpa integrasi, angkot, bus, dan moda lain hanya akan saling berebut penumpang di jalan yang sama, menciptakan kemacetan dan polemik berkepanjangan.
“Ke depan mudah-mudahan bisa merangkul semua pihak. Swasta yang memiliki armada harus diajak duduk bersama. Apakah diperlukan peremajaan, skema kemitraan, atau sistem baru yang lebih tertata, tentu perlu dibahas matang,” jelasnya.
Evi menekankan, pembenahan transportasi publik harus tetap mengedepankan keseimbangan. Modernisasi tidak boleh mematikan mata pencaharian para sopir dan pemilik angkot yang selama ini menggantungkan hidup di sektor tersebut. Justru, mereka harus menjadi bagian dari transformasi.
Transportasi publik, lanjutnya, harus mudah diakses, tarifnya terjangkau, aman, dan nyaman. Pemerintah Kota Bekasi dinilai memiliki komitmen ke arah sana, namun kebijakan konkret dan terukur menjadi kunci agar wacana tidak berhenti di meja rapat.
Di tengah laju urbanisasi dan pertumbuhan kendaraan pribadi yang kian padat, pembenahan angkutan umum bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Kota yang ingin maju tak bisa hanya mengandalkan jalan lebar, tetapi juga sistem transportasi yang tertata dan manusiawi.
“Yang terpenting, kebijakan harus berpihak pada masyarakat luas tanpa mematikan mata pencaharian pelaku transportasi yang sudah ada,” pungkasnya.
Sebab pada akhirnya, transportasi bukan hanya soal berpindah dari satu titik ke titik lain. Ia adalah urat nadi kota—yang menentukan apakah warganya bergerak dengan nyaman, atau terjebak dalam lingkaran kemacetan tanpa arah.
(Adv Setwan/DPRD Kota Bekasi)
