Dari Bekasi News, Kota Bekasi — Ancaman banjir masih menggantung di langit Perumahan Pondok Mitra Lestari (PML), Jatiasih. Bukan karena hujan semata, tetapi karena proyek tanggul pengaman Kali Bekasi yang seharusnya melindungi warga justru tersandera persoalan lahan yang tak kunjung selesai.
Di tengah kegelisahan warga, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, angkat suara. Ia mendesak seluruh pihak terkait agar segera menuntaskan polemik status tanah yang menghambat pembangunan tanggul tersebut.
Menurutnya, proyek pengendalian banjir itu sebenarnya sudah memiliki anggaran dari pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Namun hingga kini pengerjaannya belum bisa dilanjutkan karena status lahan belum dinyatakan “clear and clean”.
“Anggarannya sebenarnya sudah ada. Tetapi pembangunan belum bisa berjalan karena status tanahnya belum jelas,” tegas Latu Har Hary.
Di kawasan PML sendiri masih terdapat sekitar 500 meter tanggul yang belum terbangun, celah yang setiap musim hujan menjadi titik rawan bagi warga. Sebagian lahan di sempadan sungai bahkan telah memiliki sertifikat atas nama warga, sehingga menimbulkan tumpang tindih klaim kepemilikan.
Bagi warga, celah tanggul itu bukan sekadar masalah administrasi. Itu adalah pintu masuk air bah. Saat hujan besar datang, banjir di kawasan tersebut bisa mencapai ketinggian hingga 2,5 meter, menenggelamkan rumah dan memaksa warga berjibaku menyelamatkan diri serta harta benda.
Latu Har Hary menilai kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Ia meminta seluruh instansi terkait—mulai dari BBWSCC, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, hingga Perum Jasa Tirta II—untuk duduk satu meja dan menyelesaikan persoalan secara tuntas.
“Jangan berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak harus duduk bersama agar ada keputusan yang jelas dan pembangunan tanggul bisa segera dilanjutkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ironi di balik proyek tersebut. Anggaran pembangunan sebenarnya telah disiapkan, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah pada tahap awal. Namun karena persoalan lahan yang tak kunjung beres, sebagian anggaran justru tidak terserap maksimal dan terancam dialihkan ke wilayah lain.
Bagi Komisi II DPRD Kota Bekasi, persoalan tanggul PML bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini menyangkut keselamatan warga dan masa depan kawasan yang selama bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang banjir.
“Kalau status lahannya sudah jelas, pembangunan bisa langsung dieksekusi. Yang kita dorong sekarang adalah kepastian hukum agar proyek ini tidak terus berlarut,” pungkas Latu Har Hary.
Di Bekasi, banjir bukan sekadar cerita musiman. Ia adalah alarm yang terus berbunyi—mengingatkan bahwa setiap meter tanggul yang tertunda bisa berarti satu bencana yang menunggu waktu.
(AdvertorialSetwan/DPRDKotaBekasi)
