Dari Bekasi News, Kabupaten Bekasi — Pintu masuk dan keluar SPBU di Jalan Diponegoro, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kembali ditutup warga bersama tim kuasa hukum ahli waris, Kamis (19/11/2026). Aksi tersebut menjadi penanda bahwa sengketa tanah yang telah berlarut-larut itu belum juga menemukan titik terang.
Penutupan kali ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Sebelumnya, SPBU sempat ditutup warga, kemudian dibuka kembali setelah adanya kesepakatan bersama pada 15–19 Oktober 2026. Dalam kesepakatan tersebut, menurut kuasa hukum ahli waris, Aldrian Sembiring, S.H., telah dibicarakan komitmen bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, SPBU akan ditutup bersama.
Namun, waktu berjalan tanpa kepastian yang diharapkan pihak ahli waris. SPBU kembali beroperasi, sementara persoalan kepemilikan tanah yang diklaim sebagai milik keluarga almarhum Suratno belum memperoleh penyelesaian. Situasi inilah yang kemudian mendorong warga bersama tim kuasa hukum kembali melakukan penutupan.
Aldrian menjelaskan, langkah tersebut merupakan bentuk desakan agar persoalan tidak terus dibiarkan menggantung. Ia menegaskan, pihaknya menginginkan penyelesaian yang adil dan meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut.
Menurut Aldrian, pihaknya telah menyampaikan surat kepada Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya, hingga Kapolri untuk meminta perhatian terhadap penanganan sengketa. Ia berharap proses hukum berjalan objektif, transparan, dan mampu memberikan kepastian bagi semua pihak.
Dua Dokumen, Satu Objek yang Dipersoalkan
Di balik pintu SPBU yang kembali tertutup, terdapat persoalan mendasar mengenai riwayat dan status hukum tanah. Pihak ahli waris mengklaim lahan seluas sekitar 4.385 meter persegi tersebut merupakan milik almarhum Suratno.
Klaim itu antara lain didasarkan pada Letter C Nomor 104 Persil 33 atas nama Suratno serta surat keterangan tidak sengketa dari Pemerintah Desa Setiamekar tertanggal 17 Oktober 2002.
Di sisi lain, terdapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6318 atas nama PT Asia Jaya Cinere Abadi yang diterbitkan pada 3 Mei 1999 berdasarkan keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor SK.474/HGB/BPN/98.
Dalam riwayat yang dipersoalkan ahli waris, SHGB tersebut kemudian disebut beralih kepada Thahir Abdullah melalui Akta Jual Beli Nomor 33 Tahun 2001 tertanggal 13 Desember 2001.
Perbedaan dokumen dan riwayat administrasi inilah yang menjadi titik krusial sengketa. Ahli waris mempertanyakan bagaimana sertifikat diterbitkan dan bagaimana proses peralihan hak atas tanah tersebut berlangsung, sementara mereka mengklaim memiliki bukti administrasi kepemilikan atas nama Suratno.
Aldrian juga mempersoalkan dokumen pernyataan tertanggal 19 November 1999 yang disebut memuat keterangan bahwa Suratno dan istrinya, Nani Hayati, tidak pernah memiliki tanah tersebut. Pihak ahli waris menduga tanda tangan dalam dokumen itu dipalsukan.
Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan proses hukum. Aldrian menyebut dokumen asli yang diperlukan untuk pengujian belum ditemukan dan masih dalam upaya penelusuran.
Ia turut mempertanyakan keterbukaan riwayat administrasi pertanahan atau warkah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat. Menurutnya, kejelasan dokumen tersebut penting untuk memastikan riwayat, batas, serta kesesuaian bidang tanah yang menjadi objek sengketa.
Klaim Kompensasi Belum Terbayarkan
Persoalan semakin panjang setelah muncul klaim mengenai pembicaraan kompensasi dalam mediasi yang berlangsung di Kantor Desa Setiamekar pada 6 September 2022.
Pihak ahli waris menyatakan pernah ada pembicaraan penyelesaian dengan nilai kompensasi sekitar Rp3 miliar. Namun, menurut keterangan Aldrian, hingga kini keluarga ahli waris belum menerima pembayaran sebagaimana yang mereka klaim pernah dibicarakan.
Klaim mengenai kesepakatan kompensasi tersebut masih memerlukan penelusuran dokumen dan konfirmasi dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk keluarga almarhum Thahir Abdullah.
Bagi keluarga ahli waris, persoalan ini bukan sekadar sengketa administrasi pertanahan. Ada hak yang mereka perjuangkan, ada riwayat tanah yang mereka minta dibuka, dan ada kepastian hukum yang hingga kini mereka nantikan.
Di sisi lain, keberadaan SHGB dan aktivitas usaha di atas lahan tersebut juga tidak dapat diabaikan. Status hukum objek sengketa harus diperiksa berdasarkan dokumen yang sah, riwayat penerbitan hak, serta bukti-bukti yang dapat diuji dalam proses hukum.
Keadilan Tidak Boleh Berhenti pada Janji Penyelesaian
Sengketa tanah yang berlarut-larut membutuhkan lebih dari sekadar pertemuan dan kesepakatan lisan. Dibutuhkan keterbukaan dokumen, ketegasan proses hukum, serta kesediaan seluruh pihak untuk memberikan keterangan dan menunjukkan bukti.
Warga dan ahli waris berhak memperoleh akses terhadap keadilan dan kepastian atas klaim hak mereka. Namun, penyelesaian sengketa juga harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengabaikan hak pihak lain.
Aparat penegak hukum perlu memastikan laporan yang telah disampaikan ditangani secara profesional. BPN juga diharapkan memberikan kejelasan mengenai riwayat penerbitan SHGB dan dokumen pertanahan yang berkaitan dengan objek sengketa.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya operasional sebuah SPBU, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak pengelola SPBU, pemegang SHGB, keluarga almarhum Thahir Abdullah, BPN, maupun aparat penegak hukum. Setiap keterangan dan bukti dari para pihak akan menjadi bagian penting untuk menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Hingga seluruh persoalan terungkap melalui proses yang sah, satu pertanyaan masih menggantung di Setiamekar: kapan sengketa ini memperoleh kepastian, dan kapan hak-hak yang dipersoalkan mendapatkan jawaban hukum yang adil?
(DMS)






