Dari Bekasi News, Kota Bekasi — Setahun pemerintahan berjalan, roda birokrasi tampak stabil, pelayanan publik relatif terkendali. Namun di balik laporan kinerja dan angka-angka administrasi, air masih menggenang di sudut-sudut kota ketika hujan turun lebih lama dari biasanya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Muhamad Kamil, memberikan evaluasi atas perjalanan satu tahun Pemerintah Kota Bekasi. Ia mengapresiasi stabilitas pemerintahan yang terjaga, namun mengingatkan bahwa pekerjaan rumah strategis belum sepenuhnya selesai.
“Stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik sudah berjalan baik. Tetapi masih ada persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius,” ujar Kamil, Selasa (03/3/2026).
Salah satu yang paling mencolok, menurutnya, adalah banjir yang masih menghantui sejumlah wilayah. Ia menyinggung banjir di Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara—wilayah yang kembali terendam saat hujan deras mengguyur.
Air yang datang tiap musim hujan, kata Kamil, bukan lagi sekadar peristiwa alam, melainkan alarm keras tentang sistem drainase dan tata kelola lingkungan yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
“Masyarakat butuh solusi jangka panjang, bukan hanya respons darurat setiap kali air naik. Banjir yang terus berulang menunjukkan perlunya langkah yang lebih terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Bagi warga, banjir bukan hanya soal genangan. Ia merendam perabot, melumpuhkan aktivitas ekonomi, bahkan menyisakan trauma setiap kali langit menggelap. Kota yang terus bertumbuh tak boleh membiarkan warganya hidup dalam kecemasan musiman.
Selain persoalan banjir, Kamil juga menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur lingkungan. Jalan-jalan kecil yang berlubang, drainase yang tersumbat, serta penerangan jalan umum yang belum merata masih menjadi keluhan warga di berbagai titik.
“Percepatan pembangunan jalan lingkungan, sistem drainase, dan penerangan jalan sangat dinantikan masyarakat. Infrastruktur dasar itu menyangkut langsung kualitas hidup warga,” tambahnya.
Tak berhenti pada infrastruktur fisik, Kamil juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi rakyat. Program pemberdayaan dan dukungan terhadap UMKM dinilai harus lebih konkret agar manfaat pembangunan terasa langsung di dapur-dapur warga.
Menurut politisi muda partai PKS kota Bekasi ini, pembangunan tak cukup diukur dari proyek besar, tetapi dari sejauh mana ia menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat.
Sebagai bagian dari lembaga legislatif, Kamil menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan bertanggung jawab. Kritik, katanya, bukan untuk menjatuhkan, melainkan memastikan arah kebijakan tetap berpijak pada kepentingan publik.
“Kami akan terus mengawasi agar program prioritas benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan berjalan adil serta merata,” tandasnya.
Di kota yang terus berkembang ini, stabilitas memang penting. Namun bagi warga yang rumahnya masih kebanjiran dan jalannya masih gelap, stabilitas saja belum cukup. Mereka menunggu langkah nyata—yang tak hanya terdengar dalam pidato, tetapi terasa di tanah yang mereka pijak setiap hari.
(Adv Setwan/DPRD Kota Bekasi)
