Pegiat Anti Korupsi: Salah Satu Pasangan Cakada Berpotensi Terjerat Hukum

- Redaksi

Kamis, 24 Oktober 2024 - 08:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

-Jakarta-

 

Regenerasi koruptor di Indonesia semakin masif, menandakan pentingnya peran generasi muda dalam memerangi korupsi.

 

Oleh karena itu, ajang kontestasi pemilihan kepala daerah harus menjadi momentum generasi muda untuk memilih pemimpin yang bersih dan tidak memiliki rekam jejak dalam persoalan hukum.

 

Hal tersebut diungkapkan aktivis Jaringan Mahasiswa Kota Bekasi Anti Korupsi, Amelia Rizqi menanggapi adanya salah satu calon kepala daerah Kota Bekasi yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.

 

Perempuan pegiat antikorupsi ini juga mengimbau masyarakat khususnya generasi muda di Kota Bekasi agar lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada Pilkada mendatang.

 

“Anak muda jangan lagi abai terhadap dinamika yang berkembang khususnya terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di daerahnya. Sebab berdasarkan hasil penelitian kami, hanya 30 persen anak muda yang peduli terhadap kasus korupsi,” ujar Rizqi kepada Mediakarya di di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Rabu (23/10).

 

Sebagai warga Bekasi, Rizqi juga mengaku prihatin terhadap kondisi masyarakat daerah penyangga daerah khusus Jakarta itu yang mengalami krisis kepemimpinan.

Baca Juga :  Badminton Bareng Pendeta dan Atlet Nasional Apriyani Rahayu, Bang Heri: Kita Sehat Bareng!

 

Kota Bekasi pernah dipimpin oleh dua kepala daerah yang korup. Dia pun mengimbau agar masyarakat Kota Bekasi jangan lagi memilih calon pemimpin yang berpotensi bakal berakhir dengan masalah hukum.

 

Sebab dari tiga pasangan calon kepala daerah di Kota Bekasi, berdasarkan diskusi kami di KPK, satu di antaranya memiliki celah hukum dan berpotensi bakal menyusul kepala daerah sebelumnya.

 

Untuk itu, Rizqi mengajak generasi muda untuk memilih calon kepala daerah di Kota Bekasi yang bersih dan terbebas dari resistensi hukum.

 

“Karena dari tiga pasangan cakada Kota Bekasi, satu di antaranya laporannya telah masuk di KPK,” katanya.

 

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, menyebut bahwa banyak usia koruptor yang pernah ditangani oleh lembaga antikorupsi itu memiliki usia muda.

 

“Faktanya, saat ini banyak usia koruptor yang masih muda. Artinya, regenerasi koruptor sangat cepat bertumbuh di Indonesia. Untuk memerangi 1 koruptor itu, kita butuh 1.000 anti koruptor, termasuk teman-teman dari UNPAD yang hadir ke KPK hari ini,” ungkap Wawandi dalam audiensi bersama dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Rabu (23/10).

Baca Juga :  Adakan Masa Pengenalan Organisasi, Ketua PWI Bekasi Raya: Mempersiapkan Para Calon Anggota PWI

 

Di hadapan 75 mahasiswa yang hadir, dia menegaskan, meski KPK terus melakukan penindakan, regenerasi pelaku korupsi terus terjadi, sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi yang harus diimplementasikan oleh generasi muda melalui nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

 

“Kesempatan anak-anak muda untuk mengisi jabatan strategis pemerintah di masa depan sangat terbuka. Saya berharap apa yang disampaikan di acara ini bisa menjadi trigger dan bekal persiapan teman-teman untuk menghindari perilaku korupsi nantinya,” harap Wawan.

 

Seperti diketahui Pilkada Kota Bekasi bakal diikuti oleh tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Paslon nomor urut 1 Heri Koswara-Solihin, paslon nomor urut 2 Uu Saeful Miqdar-Nurul Sumarheni dan paslon nomor urut 3 Tri Adhianto-Harris Bobihoe.(Red)

 

Berita Terkait

Genangan Air Tak Kunjung Usai, Oloan Nababan: Banjir Rawalumbu Butuh Solusi Nyata, Bukan Wacana
Bekasi Diserbu Pendatang, DPRD Minta Operasi Yustisi Digencarkan
Arus Pendatang Kota Bekasi Naik, Dewan Komisi IV Ahmadi Ingatkan Jangan Tanpa Bekal
Dewan Samuel Sitompul Dukung WFH, Pelayanan Publik Kota Bekasi Tak Boleh Turun
Fraksi PKS Bekasi Rangkul Media, Buka Ruang Kritik dan Kolaborasi
Rizki Topananda Bidik 10 Kursi, PKB Bekasi Mulai Langkah Dini
Ketua DPRD Bekasi Pilih Guyub, Lebaran Bersama Warga Jadi Tradisi
Pastikan Mudik Aman, Ketua DPRD Bekasi Sidak Kesiapan Layanan
Berita ini 160 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 26 Maret 2026 - 11:00 WIB

Genangan Air Tak Kunjung Usai, Oloan Nababan: Banjir Rawalumbu Butuh Solusi Nyata, Bukan Wacana

Rabu, 25 Maret 2026 - 22:03 WIB

Bekasi Diserbu Pendatang, DPRD Minta Operasi Yustisi Digencarkan

Rabu, 25 Maret 2026 - 21:28 WIB

Arus Pendatang Kota Bekasi Naik, Dewan Komisi IV Ahmadi Ingatkan Jangan Tanpa Bekal

Rabu, 25 Maret 2026 - 21:18 WIB

Dewan Samuel Sitompul Dukung WFH, Pelayanan Publik Kota Bekasi Tak Boleh Turun

Senin, 23 Maret 2026 - 22:25 WIB

Fraksi PKS Bekasi Rangkul Media, Buka Ruang Kritik dan Kolaborasi

Senin, 23 Maret 2026 - 20:13 WIB

Ketua DPRD Bekasi Pilih Guyub, Lebaran Bersama Warga Jadi Tradisi

Jumat, 13 Maret 2026 - 22:55 WIB

Pastikan Mudik Aman, Ketua DPRD Bekasi Sidak Kesiapan Layanan

Jumat, 13 Maret 2026 - 22:38 WIB

Antrean Truk Sampah ke Bantargebang Picu Kemacetan, Dewan Anton: Harus Segera Ada Solusi!

Berita Terbaru