Kota Bekasi — Di tengah suasana hangat dan penuh keakraban, Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Gilang Esa Mohamad, menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di wilayah konstituennya, Jumat (7/11/2025). Dalam forum tatap muka itu, Bang Gilang—sapaan akrabnya—menjemput aspirasi warga, mendengar keluhan lingkungan, dan menjelaskan arah kebijakan daerah dengan gaya lugas khasnya.
Mengawali pertemuan, Bang Gilang mengulas kondisi fiskal nasional yang saat ini mengalami pengetatan. Penyesuaian anggaran oleh pemerintah pusat, menurutnya, bukan sekadar angka dan tabel, tetapi berimbas langsung pada daerah, termasuk Kota Bekasi.
“Negara sedang mengetatkan sabuk anggarannya. Kita di daerah harus bisa membaca situasi ini dengan cermat. Setiap rupiah harus digunakan untuk program yang jelas dampaknya, bukan sekadar formalitas belanja,” ujar Gilang dengan suara tegas namun menenangkan.
Hibah Rp100 Juta/RW dan Kenaikan Honor RT-RW: Bukti Keberpihakan kepada Akar Rumput
Di tengah keterbatasan fiskal, Bang Gilang menegaskan bahwa Pemkot Bekasi tidak tinggal diam. Salah satu langkah konkret yang ia soroti adalah program hibah Rp100 juta per RW—program yang mendorong pembangunan berbasis kebutuhan warga, bukan semata rancangan birokrasi.
“RW adalah laboratorium sosial. Mereka paling tahu apa yang perlu diperbaiki di lingkungannya. Hibah ini cara pemerintah memastikan pembangunan bergerak dari bawah, bukan dari menara rapat,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya kenaikan honor RT dan RW yang telah digulirkan Pemkot Bekasi sebagai bentuk penghargaan bagi para penggerak pelayanan publik di garda terdepan.
“RT dan RW bekerja 24 jam melayani warga. Mereka penjaga pertama ketika ada banjir, konflik sosial, atau masalah administrasi. Sudah selayaknya negara hadir memberi penghargaan yang pantas,” ujarnya.
Komisi II Dorong OPD Lebih Efektif: Bukan Sekadar Serapan, Tetapi Dampak Nyata
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi yang membidangi perekonomian, pembangunan, perdagangan, dan lingkungan hidup, Bang Gilang menegaskan perlunya sinergi kuat antara DPRD dan OPD mitra kerja untuk memastikan kebijakan berjalan di lapangan.
“Kita ini bukan mengejar angka serapan anggaran. Kita mengejar impact—apa yang dirasakan warga? Sampah terkelola? Jalan lingkungan membaik? UMKM terbantu? Itu yang harus kita kawal,” tegasnya.
Ia menyebut Komisi II terus mendorong Dinas Lingkungan Hidup, Disdagin, Bappeda, dan dinas teknis lainnya agar bekerja lebih efektif, transparan, dan fokus pada masalah prioritas.
Warga Sampaikan Aspirasi: Dari Sampah hingga Jalan Lingkungan
Dalam dialog terbuka, warga menyampaikan beragam keluhan: persoalan sampah yang masih menumpuk, saluran air yang perlu dibenahi, jalan lingkungan yang rusak, hingga kebutuhan pembinaan lebih serius untuk UMKM.
Setiap aspirasi itu dicatat langsung oleh tim reses untuk menjadi bahan pembahasan formal di DPRD.
“Setiap suara akan saya bawa ke meja pembahasan. Tidak ada aspirasi yang kecil—yang kecil itu hanya cara kita memandangnya. Bagi saya, satu suara warga adalah satu mandat politik,” ujar Gilang.
Politik sebagai Tanggung Jawab Moral
Menutup sesi reses, Bang Gilang kembali menegaskan prinsip dasar yang ia pegang dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
“Politik bukan soal kursi. Politik adalah soal amanah. Bagi saya, tugas wakil rakyat itu sederhana: memastikan suara masyarakat menjadi arah kebijakan kota ini. Bekasi harus dibangun dari aspirasi warganya sendiri,” tutupnya, disambut tepuk tangan peserta.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini menegaskan bahwa reses bukan sekadar formalitas. Di tangan Bang Gilang, reses menjadi ruang dialog yang hidup—tempat warga didengar, keluhan ditindaklanjuti, dan harapan diikat menjadi komitmen bersama untuk masa depan Kota Bekasi yang lebih baik.(DM)
