Dari Bekasi News, Kota Bekasi — Air sungai selalu mengalir membawa cerita. Di Kota Bekasi, aliran Kali Bekasi bukan hanya urat nadi yang membelah kota, tetapi juga pengingat panjang tentang ancaman banjir yang berulang dari tahun ke tahun.
Di tengah proyek normalisasi sungai yang sudah berjalan, satu persoalan masih menjadi perhatian serius: tanggul yang belum tersambung sepenuhnya di beberapa titik strategis.
Kondisi itu menjadi sorotan Latu Har Hary bersama pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane saat melakukan kegiatan susur sungai Kali Bekasi, guna melihat langsung kondisi tanggul yang masih menyisakan celah di kawasan Pondok Mitra Lestari (PML).
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekhawatiran warga yang selama ini masih dihantui risiko banjir ketika debit air sungai meningkat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan bahwa keberadaan tanggul yang belum tersambung harus segera menjadi prioritas penyelesaian.
Menurutnya, proyek normalisasi sungai yang telah menelan anggaran besar tidak akan optimal jika masih menyisakan titik lemah pada sistem pengendalian banjir.
“Normalisasi sungai sudah berjalan dengan baik, tetapi kalau masih ada celah tanggul, tentu potensi banjir tetap ada. Karena itu kami mendorong agar persoalan ini segera diselesaikan,” ujar Latu Har Hary.
Ia menilai, pembangunan tanggul seharusnya menjadi bagian penting dari sistem perlindungan kawasan permukiman warga yang berada di sepanjang aliran Kali Bekasi.
Berdasarkan hasil peninjauan, masih terdapat beberapa titik tanggul yang belum tersambung, salah satunya di kawasan Pondok Mitra Lestari yang panjangnya mencapai ratusan meter.
Bagi warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai, celah tersebut bukan sekadar persoalan konstruksi. Ia adalah titik rawan yang setiap musim hujan dapat berubah menjadi pintu masuk air bah.
Karena itu, DPRD Kota Bekasi bersama pihak BBWS Ciliwung Cisadane melakukan susur sungai untuk memastikan kondisi lapangan sekaligus mencari solusi percepatan penyelesaian pembangunan tanggul.
Menurut Latu Har Hary, hambatan yang masih dihadapi dalam penyambungan tanggul berkaitan dengan persoalan status lahan dan proses pembebasan tanah di beberapa titik.
Namun ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyelesaian proyek yang sangat penting bagi keselamatan masyarakat.
“Kita ingin ada koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, BBWS, dan pihak terkait agar persoalan lahan ini segera diselesaikan. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran banjir,” tegasnya.
Kegiatan susur sungai ini juga menjadi bagian dari pengawasan DPRD terhadap proyek pengendalian banjir di Kota Bekasi.
Bagi Komisi II DPRD Kota Bekasi, keberadaan tanggul yang kokoh bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan benteng perlindungan bagi ribuan warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai.
(AdvertorialSetwan/DPRDKotaBekasi)
