DariBekasiNews, Kota Bekasi — Wacana penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mulai menguat. Kebijakan yang selaras dengan imbauan pemerintah pusat ini mendapat dukungan dari DPRD, namun dengan satu catatan tegas: pelayanan publik tidak boleh menjadi korban.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul, menilai langkah Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam mengusulkan skema WFH merupakan respons yang tepat terhadap dinamika nasional, khususnya terkait efisiensi energi di tengah tekanan geopolitik global.
“Kalau bicara konteks nasional, memang ada dorongan efisiensi energi. Jadi langkah ini saya apresiasi,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Namun, dukungan tersebut tidak datang tanpa pengingat keras. Samuel menekankan bahwa penerapan WFH harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang jelas dan terukur. Tanpa kontrol yang kuat, kebijakan ini berpotensi disalahartikan.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun sistem pemantauan kinerja berbasis digital, seperti dashboard kerja yang mampu merekam aktivitas ASN secara real time.
“Harus jelas, yang WFH itu mengerjakan apa. Jangan sampai malah dianggap libur dan tidak efektif,” tegasnya.
Lebih jauh, Samuel menilai skema WFH tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Ia mendorong model hybrid sebagai solusi paling realistis, di mana ASN tetap bergantian antara bekerja dari rumah dan hadir di kantor.
Menurutnya, sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak boleh terganggu. Kehadiran fisik ASN di titik-titik layanan tetap menjadi kebutuhan utama.
“Tidak bisa semua WFH. Harus ada yang tetap masuk, terutama yang berkaitan dengan pelayanan administrasi ke masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Samuel juga menyoroti pentingnya sistem komunikasi publik yang terintegrasi. Ia meminta setiap perangkat daerah memiliki hotline resmi yang mudah diakses dan diketahui masyarakat luas.
“Semua nomor layanan harus dipublikasikan. Masyarakat harus tahu harus menghubungi ke mana,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Samuel mendorong percepatan digitalisasi layanan administrasi. Menurutnya, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar pelayanan tetap berjalan optimal di tengah berbagai skema kerja.
“WFH silakan dijalankan, tapi pelayanan ke masyarakat jangan sampai menurun. Itu yang paling penting,” pungkasnya.
Dengan penekanan pada keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan kualitas layanan, DPRD Kota Bekasi memastikan bahwa kebijakan WFH tidak sekadar mengikuti tren, tetapi benar-benar memberikan manfaat tanpa mengorbankan kepentingan publik.
(AdvertorialSetwan/DPRDKotaBekasi)
