Dari Bekasi News, Kota Bekasi — Menjelang peringatan hari jadi ke-29 Kota Bekasi pada 10 Maret 2026, kota yang tumbuh sebagai penyangga ibu kota ini kembali diajak bercermin. Tiga dekade perjalanan hampir terlewati, tetapi sejumlah persoalan klasik—jalan rusak, banjir, sampah, hingga transportasi—masih menjadi catatan yang belum sepenuhnya selesai.
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gilang Esa Mohamad, menilai momentum ulang tahun kota seharusnya tidak hanya dirayakan dengan seremoni, tetapi juga menjadi ruang evaluasi yang jujur bagi pemerintah daerah.
“Ini HUT ke-29 adalah perjalanan panjang Kota Bekasi sejak menjadi daerah otonom setelah berpisah dari Kabupaten Bekasi. Tidak terasa hampir 30 tahun,” ujar Gilang kepada awak media, Kamis (5/3/2026).
Di tengah pertumbuhan kota yang pesat, Gilang menyoroti wajah infrastruktur yang masih menyisakan persoalan. Sebagai anggota Komisi II yang membidangi infrastruktur, ia mengaku kerap menerima keluhan warga terkait jalan rusak dan berlubang, terutama di wilayah perbatasan dengan Jakarta yang menjadi gerbang utama kota.
Keluhan itu tidak hanya datang lewat laporan resmi. Banyak warga, kata Gilang, menyampaikan langsung melalui pesan pribadi di media sosial.
“Banyak warga DM Instagram dan WhatsApp saya mengeluhkan jalan berlubang. Bahkan ada kendaraan rusak sampai pengendara motor jatuh dan sempat viral,” kata anggota DPRD termuda itu kepada media.
Menurutnya, kerusakan jalan seharusnya bisa ditangani cepat melalui tim Unit Reaksi Cepat (URC) milik Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tanpa harus menunggu laporan panjang berlapis birokrasi.
Di kota yang terus berkembang, jalan bukan sekadar aspal. Ia adalah jalur kehidupan—tempat pekerja berangkat mencari nafkah, anak-anak menuju sekolah, dan ekonomi kota bergerak setiap hari.
Selain infrastruktur jalan, persoalan banjir juga kembali diingatkan Gilang. Ia menyinggung banjir besar yang melanda Bekasi pada 4 Maret 2025 lalu sebagai pengingat bahwa sistem pengendalian banjir masih membutuhkan pembenahan serius.
Politisi muda PDI Perjuangan Kota Bekasi tersebut melanjutkan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir, termasuk perbaikan drainase dan sistem aliran air.
“Jangan sampai kita bangun drainase di satu titik, tapi di hulunya bermasalah atau di hilirnya masih terjadi genangan,” tuturnya.
Sorotan lain datang dari persoalan galian proyek yang dinilai kerap merugikan masyarakat. Gilang mengapresiasi langkah pemerintah kota dalam menindak galian ilegal, namun ia menegaskan pengawasan terhadap proyek besar harus lebih ketat.
Ia mencontohkan kondisi jalan di kawasan Kalimalang yang rusak akibat bekas galian proyek yang tidak diperbaiki secara maksimal.
“Perbaikannya tidak sesuai, jalannya miring dan menjadi kubangan. Ini sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap proyek yang melibatkan infrastruktur kota menjalani proses serah terima aset secara transparan dan akuntabel.
Di sektor lingkungan hidup, Gilang menyambut rencana pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai langkah maju untuk menggantikan sistem open dumping. Namun ia mengingatkan agar proses pembangunan dilakukan secara transparan dan berdasarkan kajian matang.
“Jangan sampai proyek yang tujuannya baik justru berdampak negatif karena dibangun di tengah pemukiman padat,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi beban anggaran daerah melalui skema tipping fee yang harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak membebani APBD di masa depan.
Sementara di sektor transportasi, Gilang menilai peluncuran layanan Trans Bekasi Keren sebagai langkah positif menuju sistem transportasi modern. Namun ia menyayangkan minimnya komunikasi pemerintah kota dengan DPRD terkait detail program tersebut.
“Kami tidak tahu apakah bus itu dibeli dengan APBD, melalui CSR, atau investasi pihak lain. Ini harus transparan karena menyangkut uang negara,” tegasnya.
Ia juga mendorong integrasi angkutan umum seperti angkot sebagai feeder bagi layanan bus tersebut agar sistem transportasi kota lebih efektif dan terhubung.
Bagi Gilang, usia ke-29 seharusnya menjadi titik refleksi. Kota Bekasi telah tumbuh pesat—gedung menjulang, kawasan hunian meluas, aktivitas ekonomi berdenyut cepat. Namun di balik pertumbuhan itu, pekerjaan rumah kota masih menunggu penyelesaian.
“Persoalan banjir, macet, jalan rusak, sampah hingga transportasi harus menjadi prioritas. Kami di DPRD siap mendukung program yang positif sekaligus mengawasi agar kebijakan tidak merugikan masyarakat,” tandasnya.
Di usia yang hampir tiga dekade, Kota Bekasi memang terus bergerak. Tetapi seperti sebuah kota yang sedang belajar dewasa, langkahnya masih perlu diperbaiki—agar pertumbuhan tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik, melainkan juga dari kualitas hidup warganya.
(Adv Setwan/DPRD Kota Bekasi)
